Reportase September 24, 2019

Derap Mahasiswa Runtuhkan Rezim

Setelah Soeharto menyatakan diri berhenti menjabat sebagai presiden Republik Indonesia, berlangsung aksi mahasiswa di kawasan Semanggi, Jakarta. Muhammad Firman Hidayatullah mengabadikan momen bersejarah tersebut di atas jembatan penyeberangan orang yang letaknya berdekatan dengan Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya. Tanpa disangka sebelumnya, sekelompok tentara naik dan memergokinya mengambil gambar. Firman, panggilan akrabnya, hanya bisa pasrah ketika pukulan mendarat ke kepalanya bertubi-tubi.

Seusai babak belur dihajar tentara, ia merasa ada kucuran air hangat yang mulai menempa wajahnya. Sesaat kemudian Firman sadar bahwa cairan tersebut adalah darah. Ia selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Jakarta dan mendapatkan perawatan selama 10 hari. Sementara itu, 18 jahitan diperlukan untuk menutup luka yang menganga di kepalanya. Firman mengingat betul musibah yang dialaminya kala itu.

Ketika ditemui di Graha Pena 98, Kemang, Jakarta Selatan, ia tampak antusias menceritakan pengalamannya sewaktu menjadi fotografer organisasi pergerakan mahasiswa 1998 bernama Forum Kota atau Forkot. Mulanya, lelaki asal Sumenep, Madura, Jawa Timur ini tergerak untuk membantu teman-temannya yang kesulitan dalam mendokumentasikan setiap kegiatan Forkot. “Jadi dari apa saya bergerak? Dari pemikiran, ‘kira-kira perjuangan ini butuh apa? Apa yang bisa saya perbuat untuk perjuangan ini? Apa sumbangsih saya?’ Ya itu, foto,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa bakat memotretnya ini didapat dari ayahnya yang mempunyai hobi fotografi. Dulu, ayah Firman yang juga berprofesi sebagai TNI Angkatan Udara memiliki kamera Nikon FM keluaran pertama tahun 1977. Dilengkapi dengan lensa tele zoom sigma, ia mengabadikan tiap momentum pergerakan mahasiswa maupun massa yang berjuang untuk reformasi. “Kameranya dia aja saya colong gitu,” katanya sambil tertawa.

Muhammad Firman Hidayatullah di Gedung Graha Pena 98, Kemang, Jakarta Selatan. (Foto: Teresia Bela)

Kala masih menjadi fotografer Forkot, Firman mengaku pernah menghabiskan hampir 2 juta rupiah untuk membeli film. Waktu itu, tabungan 2,5 juta yang disimpan di sela-sela lempitan baju dalam lemari perlahan mulai berkurang.

Ia menceritakan bahwa dulu harga Fujifilm ASA 400 C 36 sempat mencapai angka 40 ribu per roll. Harga tersebut naik 2 kali lipat dari yang awalnya hanya 18 ribu rupiah. Maka dari itulah, tabungan Firman mulai krisis dan hanya menyisakan beberapa ratus ribu saja.

Akibat kondisi keuangan yang kurang baik itulah, ia kebingungan. Namun beruntung, Firman kerap kali mendapat sumbangan film dari teman-teman wartawannya. Cerita perkenalannya dengan wartawan bermula kala Firman mulai mencicipi bangku perkuliahan tahun 1992 ketika dirinya masuk di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Sambil menuntut ilmu, ia juga mengikuti jejak ibunya, Roostien Ilyas, yang aktif dalam kegiatan sosial. Sewaktu itu, mereka mengajar anak-anak jalanan yang tinggal di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur. Kegiatan membantu sesama yang membutuhkan tersebut rupanya banyak mengundang wartawan untuk datang meliput.

Dari ibunya yang kerap diwawancara itulah, Firman perlahan mulai mengenal para pewarta berita maupun foto. Ditambah juga dengan pengalamannya saat bergabung dengan salah satu media. “Tahun 1997 saya magang di grupnya Jawa Pos. Bukan officially magang ya, tapi ngikut-ngikut wartawan gitu. Istilahnya wartawan tandem. Belajar motret, masang film. Terus saya di situ jadi lebih kenal wartawan,” ujarnya.

Firman biasa mendapat film dari kawan-kawan wartawannya setelah memberikan informasi tentang demo yang akan berlangsung, “Itu ada yang gendong kamera namanya Luther Ulag. Dia wartawan foto Suara Pembaharuan. Itu tiap ketemu di lapangan, ‘cing!’ terus ‘nih’ gitu,” katanya ketawa geli sambil menunjuk salah satu fotonya yang dipajang dalam Pameran Foto ‘Refleksi 20 Tahun Reformasi’.

Menurutnya, dukungan teman-teman wartawan yang bertugas kala itu sangat luar biasa. Selain Ulag, Firman juga berkawan dengan fotografer Antara, Oscar Motuloh. Uniknya, komunikasi yang terjalin antara Oscar dan Firman menggunakan perantara pager atau pejer. Alat telekomunikasi yang booming di tahun 90-an ini berfungsi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Sebelumnya, mereka sepakat menggunakan bahasa sandi tertentu ketika akan menyampaikan sebuah informasi. Waktu itu kata ‘demo’ diubah menjadi ‘makan siang’, sedangkan ‘DPR’ diganti ‘Dawam Pramudya Rahardjo’. “Jadi kalau besoknya mau demo itu, besok pagi saya pejer si Oscar itu pakai, ‘Nanti jam 1 siang makan di kediaman Bapak Dawam Pramudya Rahardjo’. Berarti nanti jam 1 siang demo di DPR’,” kenangnya.

Bentrok mahasiswa dengan aparat di depan Gedung Manggala Wana Bhakti. (Foto: dok. Muh. Firman Hidayatullah)

Selain memiliki jaringan wartawan lokal, Firman juga mengenal beberapa wartawan asing yang sama-sama meliput aksi mahasiswa kala itu. Suatu kali setelah semalaman menginap di Gedung DPR/MPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, ia beserta teman-teman seperjuangannya pada pagi harinya dikumpulkan di parkiran kampus Atma Jaya. Ia didatangi oleh wartawan Nata dari Jepang dengan kondisi rambutnya yang masih acak-acakan. “Kebetulan wartawan asing selalu carinya saya karena teman-teman jarang yang bisa bahasa Inggris,” katanya sambil tertawa.

Firman merupakan bagian dari organisasi mahasiswa Forum Kota atau Forkot. Forkot ada sejak 7 Maret 1998 dan menjadi inisiator pergerakan mahasiswa dalam menumbangkan rezim Soeharto. Forkot bersama Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jabotabek (FKSMJ) tercatat sebagai organisasi gerakan mahasiswa pertama yang memasuki Gedung DPR/MPR pada Mei 1998. Pada awalnya, Forkot beranggotakan 16 kampus, di antaranya Universitas Kristen Indonesia (UKI), IKIP Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta), IAIN Syarif Hidayatullah, Universitas Nasional (Unas), Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Unika Atma Jaya, Institut Teknologi Indonesia, Universitas Jayabaya dan lain sebagainya. Kemudian jumlah itu sempat membengkak menjadi lebih dari 70 kampus.

Dilansir dari situs resminya yang sudah diarsipkan www.geocities.com/forumkota, ada enam poin tujuan utama didirikannya Forkot, antara lain; Pertama, Mahkamah Rakyat (Tribunal) menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat; Kedua, Menghukum Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya; Ketiga, Membubarkan Golkar dan organisasi-organisasi bentukannya; Keempat, Membersihkan korupsi, kolusi, nepotisme sampai ke akar-akarnya; Kelima, Demiliterisasi sistem dan mengembalikan militer ke fungsi profesional. Menghapus Dwifungsi; serta Keenam, Membersihkan birokrasi dari sisa-sisa rezim Orde Baru.

Firman berujar bahwa tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Forkot tersebut dibangun atas dasar banyaknya kasus-kasus di masyarakat. Seperti contohnya penggusuran warga Kedung Ombo, Grobogan, Jawa Tengah dengan dalih pembangunan. Pada 1985 seperti dilansir dalam Tirto.id, Bank Dunia telah menggelontorkan dana sebanyak 156 juta dolar AS demi terbangunnya sebuah waduk seluas 5.898 hektar. Lahan yang tergusur itu setidaknya dihuni oleh 3.006 keluarga dengan rata-rata mata pencaharian warga sekitar sebagai petani.

Tertulis melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 593/135/1987 bahwa besaran ganti rugi tanah yang terdampak Proyek Waduk Kedung Ombo di daerah Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Grobogan sebanyak 700 ribu per meter. Namun yang disayangkan, uang yang dijanjikan tersebut menemui masalah. Ganti rugi yang dibayarkan tidak sesuai dengan nominal dalam surat keputusan tersebut. Alhasil warga pun menuntut. Tak berhenti di situ, citra PKI pun juga ikut disematkan pada warga Kedung Ombo yang membangkang. Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan Waduk Kedung Ombo mengamininya dengan mengatakan bahwa warga yang protes dianggap telah disusupi paham komunis.

Selain kasus penggusuran warga atas dasar pembangunan, era Orde Baru juga dikenal dengan berkembang-biaknya nepotisme dalam keluarga cendana. Nepotisme tak lain merupakan kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri terutama dalam menduduki jabatan tertentu.

PT. Citra Lamtoro Gung Persada merupakan perusahaan milik Siti Hardiyanti Rukamana atau Tutut, putri pertama Soeharto. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha konstruksi, perdagangan, pertanian, dan kerajinan tangan.

Kemudian PT. Humpuss milik Hutomo Mandala Putra atau yang dikenal dengan Tommy Soeharto. Humpuss pun memiliki anak perusahaan seperti PT. Humpuss Land untuk bisnis properti dan konstruksi; PT. Humpuss Intermoda Transportasi; PT. Humpuss Karbometil Selulosa pada pengeboran minyak dan gas; PT. Humpuss Aromatik dalam produksi minyak tanah dan solar; PT. Humpuss Pengolahan Minyak; dan PT. Humpuss Petragas.

Sementara putra ketiga Soeharto, Bambang Trihatmodjo mendirikan PT. Bimantara Citra (sekarang diakuisisi oleh MNC dan berubah nama menjadi PT Global Mediacom) yang bergerak di bidang industri media.

Terakhir putri bungsu Soeharto, Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiek Soeharto. Ia mendirikan PT. Manggala Kridha Yudha di mana taman buah Mekar Sari Bogor merupakan salah satu bagian di dalamnya. “Ketika anak-anaknya jadi pengusaha, berbisnis, Soeharto tidak lagi jadi presiden. Tapi dia menjadi bapak yang baik. So everything number one is anaknya,” kata Firman dengan sedikit penekanan.

Shalat maghrib saat demonstrasi. (Foto: dok. Muh. Firman Hidayatullah)

Titik kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dimulai dari dibakarnya truk-truk sampah oleh massa. Firman mengaku kala itu melihat langsung peristiwa di mana truk sampah datang dan ditinggalkan begitu saja. Rupanya hal ini juga terjadi di 11 titik kerusuhan lainnya. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dipimpin oleh Marzuki Darusman pernah mencatat bahwa kerusuhan-kerusuhan di Jakarta mempunyai pola awal yang sama. Ada aktor yang diindikasi memancing reaksi massa dengan membakar material tertentu seperti ban, kayu, tong sampah, dan barang bekas.

Selain itu, aksi-aksi kampus merupakan cikal bakal perlawanan mahasiswa. “Saya masih ingat waktu itu, demonstrasi dianggap hal yang menakutkan,” ucap Firman. Hingga kemudian muncul pernyatan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan VI, Edi Sudrajat, yang menyatakan bahwa aksi mahasiswa hanya diperbolehkan di dalam kampus saja. Namun rupanya, gelombang demontrasi sudah tak terbendung lagi. Seluruhnya berakhir dengan aksi turun ke jalan untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya.

Pada Kamis, 21 Mei 1998 sekitar pukul 09.00 WIB, Soeharto dengan tenang berdiri di depan mikrofon yang berada di ruang Credentials Istana Negara. Presiden ke-2 RI ini kemudian menyatakan dirinya berhenti dari jabatannya.

“Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan di hadapan Saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sesuai dengan Pasal 8 UUD ’45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. H. B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003,” kata Soeharto seperti dikutip dalam laman Kompas.com.

Apa yang pernah dilakukan mahasiswa selama ini menurut Firman tak pernah berkonsiliasi dengan kepentingan bisnis apapun. Ia mengaku dulu sering mendapat cibiran dari pihak oposisi yang mempertanyakan fungsi aksi turun ke jalan oleh mahasiswa. “Sejak kapan perjuangan itu seperti jual beli? Kita hanya ingin keadaan politik yang lebih baik,” ungkapnya.

Selain itu menurutnya, perjuangan rakyat kala itu disuarakan oleh mahasiswa karena dianggap sebagai kelompok yang paling mewakili masyarakat. Mahasiswa tidak terkonfrontasi oleh partai manapun. Artinya, kepentingan politiknya bukan untuk kepentingan golongan atau partai melainkan negara. “Nah, dari situlah lalu mereka bergerak. Didahului dari beberapa pernyataan-pernyataan kritis dari lembaga intelektual seperti LIPI,” lanjut Firman.

Ungkapan bernada kebencian dari para pendukung pemerintahan Orde Baru juga berbentuk klaim yang menyatakan bahwa Forkot merupakan bagian dari komunis. Gaya menyerang khas orba ini kemudian disebarkan ke masjid-masjid dalam bentuk selebaran. “Dulu (Forkot) dibikin Front Operasi Rakyat Komunis Total,” kata Firman tertawa heran. Sementara itu mahasiswa lain yang tidak tergabung dalam Forkot dianggap sebagai gerakan komunis baru dan tidak murni lagi.

Meski berat, semangat bapak satu anak ini tak pernah padam. Suatu kali dalam aksinya di jalan, ia bersama Despen dan Luther Ulag pernah dikejar-kejar oleh aparat bersenjata. Diketahui bahwa Despen merupakan wartawan televisi Indosiar yang berkawan erat dengan Firman. “Mundur sambil lari gitu. Tentara maju sambil nembakin peluru ke atas, sambil diskusi politik sama mas Despen, terus sama Luther. Itu sambil ‘DPR kok gitu ya sekarang?’,” kenangnya.

Mahasiswa dipukuli tentara. (Foto: dok. Muh. Firman Hidayatullah)

Kini reformasi sudah berjalan selama 20 tahun. Namun cita-cita reformasi menurut Firman tidak akan terwujud apabila masih ada seruan ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama tertentu.

Saat ini muncul banyak tokoh yang mengklaim dirinya sebagai pemuka agama, namun tidak tercermin dari sikapnya. Hal ini yang digarisbawahi oleh Firman sebagai bentuk disintegrasi bangsa berbasis perbedaan keyakinan atau kepercayaan. “Jadi kalau misalnya tanya, ‘apa yang diinginkan sekarang?’ aku sudah berhenti berharap. Makanya sekarang kalau pameran, ‘Man lu mau nggak pameran?’ Ayo gitu, karena cita-cita saya sudah saya taruh lagi,” katanya muram.

Firman berharap agar masyarakat bisa dewasa dalam menentukan masa depan. Ia menambahkan bahwa jangan sampai bahaya laten baru ini berpeluang untuk mengadakan praktek memecah belah.