Reportase September 29, 2019

Narasi dari Mata Relawan

Kerusuhan pada 27 Juli 1996, yang kemudian dikenal sebagai Perisitwa Kudatuli, menjadi awal mula terbentuknya Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK) yang kala itu mendedikasikan diri untuk menolong para korban yang berjatuhan. Semua berawal dari penyerbuan kantor DPP-PDIP yang berada di Jalan Diponegoro oleh sekelompok massa tak dikenal. Masyarakat sipil yang tergabung dalam sebuah organisasi bernama Partai Rakyat Demokratik (PRD) dituduh sebagai pelaku kerusuhan di kantor PDIP. Padahal kenyataannya tak seperti itu. Serangan itu hanya perbuatan segelintir oknum yang berusaha mengkambinghitamkan PRD dan masyarakat sipil. Ada pula yang menjatuhkan tuduhan bahwa PRD sebagai komunis, karena hanya melakukan pembelaan terhadap masyarakat sipil.

Pria berambut ikal dengan topi newsboy cap ala Tino Sidin menjadi ciri khas Ignatius Sandyawan Sumardi. Ia adalah Direktur Institut Sosial Jakarta (ISJ) sekaligus pendiri dan koordinator Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK) penolong korban kerusuhan 27 Juli 1996. TRK dibentuk oleh Sandyawan dengan bantuan Gus Dur, Marzuki Darusman, Nursyahbani, Karlinah Umar Wirahadikusumah, Hilmar Farid Setiadi, Stanley Adi Prasetyo, dan masih ada rekan-rekan yang membantu berdirinya TRK tanpa disebutkan seluruhnya oleh Sandyawan.

“Kita membantu dan menolong orang-orang yang dituduh melakukan serangan Kudatuli, termasuk korban-korban yang dikejar-kejar oleh PDIP,” tukas Sandyawan. Tim relawan membuka pertolongan dan memasukkan para korban dari PDIP dan PRD ke kantong-kantong perlindungannya. Saat itu memang PDIP terpecah menjadi dua kubu, yaitu antara kubu PDIP Pro Megawati dan PDIP Pro Suryadi. Fakta kala itu, pemerintah mendukung PDIP Pro Suryadi dan mengkambinghitamkan PDIP Pro Megawati.

Pada saat itu hampir semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tiarap, karena pemerintah menggunakan tangan besi untuk menangkap siapa saja yang melakukan tindakan protes. Terdengar pula ada perintah tembak di tempat oleh Pangdam Jaya yang kala itu dipegang oleh Jendral Sutiyoso. Sandyawan sebagai salah satu aktivis kemanusiaan yang mendengar isu seperti itu tergerak hatinya untuk membantu dan mencoba melindungi orang-orang yang diancam akan dibunuh.

Sandyawan yang membantu rekan-rekan PRD justru dituduh sebagai die hard-nya PRD. Padahal melindungi seseorang yang terancam akan ditembak mati adalah tindakan kemanusiaan yang dapat dilakukan oleh siapapun. Kala itu memang kebetulan Sandyawan Sumardi yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan juga masih menjadi pastor dari Gereja Katholik. Jadi ia memiliki perlindungan profesional dan berhak untuk merahasiakan identitas orang-orang yang diselamatkannya. Sama persis seperti profesi seorang dokter yang berusaha melindungi data pasiennya dari orang lain yang tak dikenal.

Tak disangka niat baiknya menolong para korban justru membuat Sandyawan dituduh berusaha melindungi orang yang dicari oleh polisi. Tuduhan yang cukup berat karena pada dasarnya ia hanya berusaha membantu orang-orang yang baru ia kenal pada saat ia menolongnya.

Orde Baru memang dikenal tidak memberikan pintu terbuka sedikitpun bagi kebebasan berorganisasi dan berpendapat. “Kita ngomong politik sedikit, mengerikan jadinya. Ditangkap, diculik dan hilang sudah biasa,” ucap mantan pastor Jesuit itu. Bahkan Gus Dur dengan PBNU-nya saja tidak diberikan izin untuk melakukan sebuah konferensi pers.

Sesudah aksi 27 Juli 1996, sepanjang Jalan Salemba hingga Senen selalu dipantau oleh anggota Kopassus. Sampai-sampai Gus Dur yang ingin menunaikan ibadah harus dijaga oleh anggota Kopassus di kantornya sendiri. Hak yang seharusnya didapatkan seutuhnya oleh manusia, menjadi sebuah hal yang tidak bisa dibayangkan untuk saat itu karena kebebasan di era pasca reformasi sudah jauh berubah. Pasca reformasi menjadi era kebebasan bagi siapapun untuk mengekspresikan diri.

Tidak hanya konflik antara militer dengan masyarakat sipil saja. Kala itu konflik di dalam militer sejatinya juga terjadi. Ternyata terjadi ketidakadilan pada pembagian dana untuk militer. Dana kemiliteran 50 persen diberikan kepada Angkatan Darat, sedangkan sisanya 50 persen yang kemudian dibagi lagi untuk Angakatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian. Hal ini yang akhirnya menimbulkan friksi di antara mereka.

Tangan besi Orde Baru semakin berusaha menujukkan sifat represifnya. Penangkapan terus terjadi, banyak yang hilang entah di mana. Setelah sekian banyak rekan-rekan tim relawan dan aktivis lainnya yang ditangkap dan hilang, akhirnya Sandyawan juga mendapat jatah persidangan. Bila dihitung, sudah hampir 24 kali Sandyawan mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi terkait dengan niatnya melindungi orang-orang yang dituduh melawan pemerintah. Namun ia dibela oleh saksi ahli yang cukup kuat, antara lain Prof. Dr. Loebby Loqman yang merupakan Guru Besar Hakim Pidana dan juga oleh Gus Dur serta Romo Mangunwijaya.

“Waktu itu saya diajarkan oleh Romo Mangun, ‘gunakanlah persidangan ini untuk ajang membela hak kaum kecil dan tertinggal’. Akhirnya saya dibebaskan di Pengadilan Negeri Bekasi karena dengan sadar membantu orang-orang yang dituduh,” ucap pria kelahiran Jeneponto, Sulawesi Selatan itu.

Walaupun pada akhirnya Mahkamah Agung meminta naik banding dan mengalahkan Sandyawan, tapi setelah Gus Dur menjabat sebagai presiden, ia tetap diberi pengampunan. Sandyawan memang tidak sampai merasakan hidup di balik jeruji besi, namun tidak jarang ancaman dan teror ia dapatkan.

Kepemimpinan bertangan besi oleh Soeharto tidak akan terlupakan oleh masyarakat. Tidak hanya mahasiswa dan aktivis saja yang gerah dengan model kepemimpinannya, bahkan guru, petani dan buruh pun turut merasakan ketidaknyamanannya dengan keadaan yang terjadi kala orde baru berkuasa. Aksi protes berujung pada kekerasan dan penculikan. Wiji Thukul adalah salah satu orang yang dekat dengan Sandyawan, yang hingga kini pula masih tidak diketahui dengan jelas keberadaannya.

Tim relawan berusaha mengadvokasi orang-orang yang hilang saat itu. Data-data yang didapatkan oleh tim sampai sekarang masih tersimpan dengan rapi, konferensi pers juga telah dikumandangkan sampai ke dunia luar. Untuk pertama kalinya, Sandyawan akhirnya membuat sebuah konferensi pers. Sikap yang diambil olehnya ini menjadi titik awal di mana banyak LSM ataupun aktivis-aktivis kemanusiaan mulai berani menampakkan diri di depan publik.

Ignatius Sandyawan Sumardi. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka TV/Youtube)

Tragedi Mei 1998 menjadi puncak kerusuhan terbesar sekaligus menjadi detik-detik berakhirnya era Orde Baru. Krisis ekonomi terparah dalam sejarah Indonesia terjadi kala kerusuhan Mei 1998 memuncak. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin juga menjadi salah satu contoh parahnya krisis ekonomi di Indonesia. Keruhnya persoalan hidup menimbulkan konflik-konflik beraroma agama dan ras. Inilah yang kelak dan dijadikan sebagai penyulut terjadinya kerusuhan oleh sang provokator.

Negara seakan kehilangan kewibawaannya. Pemerintah sudah kewalahan mengatur masyarakatnya yang berhamburan di jalanan. Lantas dengan tangan besinya, pemerintah Orde Baru berusaha menghentikan demo besar-besaran. Dengan massa yang tidak diketahui identitasnya, pemerintah menyulut konflik hingga menimbulkan sebuah kerusuhan. Dengan begitu pemerintah juga yang nantinya akan muncul seakan-akan menjadi pahlawan yang berusaha memadamkan kerusuhan. Pola ini dilakukan dengan skala yang besar dan tertata secara rapi.

“Sebenarnya tidak benar jika tragedi Mei ‘98 dikatakan sebagai konflik antar etnis, agama, dan kaya-miskin. Konflik ini hanya mungkin ditimbulkan oleh operasi militer. Itulah sebabnya tragedi Mei ‘98 dengan eskalasi yang luas sekali dengan pola yang luar biasa terencana dengan baik bukan hanya terjadi di Jakarta, namun juga di Solo, Palembang ,dan ada kesamaan pola,” tutur Sandyawan.

Jakarta terasa seperti neraka pada tanggal 12-15 Mei 1998. Pembakaran mal-mal terjadi di Jakarta. Kebanyakan kaum miskin urban yang dijebak di dalam mall kemudian dibakar oleh oknum yang telah diorganisir. Menurut data tim relawan, sebanyak 1.188 nyawa manusia meninggal di Jakarta saat terjadi kerusuhan. Ini menjadi sebuah tragedi selain perang yang menelan banyak korban berjatuhan.

Indonesia pertengahan Mei 1998 berada dalam titik nadir yang paling parah. Indonesia di mata dunia juga dikenal sebagai negara yang rasis, terutama terhadap kaum etnis Tionghoa. Penjarahan terhadap toko dan pusat perbelanjaan terjadi secara besar-besaran. Mulai berkembanglah isu-isu mengenai Indonesia yang sudah lama dijajah oleh Cina hingga pada akhirnya memprovokasi masyarakat.

Tanpa pikir panjang, masyarakat yang sudah tersulut emosinya terjerat dalam hasutan sang provokator kemudian mengincar toko-toko dan menjarah barang-barang milik siapa saja, terutama toko milik masyarakat dengan etnis Tionghoa. Menduduki mal-mal yang ada di Jakarta dan meledakkan toko dengan gas yang ditembaki dengan senapan.

Kasus-kasus pemerkosaan juga terjadi secara besar-besaran. Menjadi makanan sehari-hari bagi tim relawan dalam menangani kasus-kasus pemerkosaan. Diakui oleh tim relawan bahwa memang benar yang menjadi korban pemerkosaan didominasi oleh perempuan dengan etnis Tionghoa. Ini merupakan sebuah pilihan dan memang sudah diatur dengan baik. Tujuannya membuat ledakan beritanya sampai ke dunia internasional. Secara sengaja, dunia internasional dibuat marah dengan kasus yang bernuansa etnis dan agama.

Realitanya memang tidak semua yang menjadi korban adalah perempuan dengan etnis Tionghoa. Ada etnis lainnya yang hanya karena memiiki ciri-ciri sama dengan perempuan beretnis Tionghoa lalu menjadi target pemerkosaan. Tetapi ini menunjukkan bahwa yang diincar dan dipilih adalah mereka yang memiliki ciri-ciri seperti layaknya perempuan etnis Tionghoa. Inilah salah satu alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara yang rasis pada masa-masa kelam itu. Dalam konflik maupun perang, pemerkosaan menjadi alat teror yang paling mengerikan karena sang korban takut untuk berbicara. Namun, dampak yang ditimbulkan sangat signifikan dan operasional terhadap sebuah negara.

Dalam kasus pemerkosaan, ada dua hukum yang berlaku di Indonesia. Pertama, hukum Indonesia yang menyebutkan pemerkosaan terjadi jika ada bukti secara rekam medis bahwa organ intim laki-laki masuk ke organ intim perempuan. Sedangkan hukum yang dikategorikan oleh PBB menyebutkan bahwa semua tindakan kekerasan terhadap perempuan sudah dapat disebut sebagai tindakan memperkosa.

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam menangani kasus pemerkosaan menggunakan dua hukum sekaligus, yaitu hukum Indonesia dengan hukum PBB. Dari data-data yang terverifikasi, memang hanya ada 52 kasus pemerkosaan terjadi. Namun itu hanya yang sudah terverifikasi saja, masih
banyak yang belum terverifikasi karena cukup sulit bagi tim mendapatkan data-datanya. Mendapatkan data korban pemerkosaan tidak semudah yang dibayangkan. Ini berkaitan dengan faktor psikologis dari sang korban dan tentunya juga pihak keluarga. Perlu pendampingan dan pendekatan yang tepat bagi tim relawan dalam menangani korban pemerkosaan.

Tak ada kata lelah bagi para relawan dalam menolong dan mendampingi korban kerusuhan. Menumpangi mobil ambulans dari sebuah rumah sakit dan dibantu oleh dokter pun mereka lakukan. Saat itu tim hendak menolong korban kebakaran di Jatinegara Plaza, akan tetapi ada dua blokade besar yang dilakukan oleh Brimob dan Pasukan Anti Huru-Hara. Memang tim relawan diberikan akses untuk masuk jalur yang diblokade. Namun, bukannya pertolongan yang didapat, justru perlakuan tidak baik dengan ucapan kasar yang didapatkan oleh tim relawan saat meminta pertolongan aparat untuk turut menolong korban kebakaran.

Berada dalam posisi yang sulit, tim relawan memilih untuk melapor ke Polres Metro Jakarta Timur, karena banyak anggota kepolisian di tempat kejadian perkara yang tidak memberikan upaya apapun untuk membantu korban. Saat melakukan konfirmasi ke Polres, ternyata pihak kepolisian mengaku tidak ada anggotanya yang berada di tempat kejadian perkara. Dibantu oleh TGPF dengan mencoba melakukan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya, Jenderal Hamami Nata yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa pakaian seragam kepolisian mereka digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kerusuhan-kerusuhan yang sedang terjadi.

Mudah ditebak bahwa kepolisian tidak diikutsertakan dalam skenario tragedi kerusuhan Mei ’98. Data-data yang kemudian diperoleh tim ditolak oleh pemerintah karena bisa menjadi kontroversi. Justru pemusnahan dokumen berusaha dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak dikenal. Dari sini sudah bisa dilihat bagaimana pemerintah menyulitkan tim dalam pengungkapan fakta kejadian perkara. Sandyawan yang juga mewakili tim relawan mengungkapkan bahwa dokumen-dokumen berisi bukti-bukti kejadian perkara masih disimpan berjumlah enam bundel. Termasuk hasil wawancara pemeriksaan jenderal terkait dan kesaksian korban pemerkosaan.

Penyelidikan sudah sempat dilakukan oleh tim relawan, kemudian penyidikan diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai yang memiliki wewenang. Bukannya disidik, hasil penelitian justru hilang dan sampai sekarang terbengkalai. Berbagai macam berkas kejahatan hak asasi manusia pada kasus Mei ’98 menjadi terbengkalai dan tidak menemui jalan terang. “Meskipun ada mekanisme untuk persidangan HAM, secara de facto tidak pernah terlaksana. Usaha-usaha untuk rekonsiliasi saja tidak bisa diungkap karena aktor-aktornya masih hidup, bahkan masih ada yang memerintah sampai sekarang,” tutur Sandyawan.

Kasus-kasus yang bersinggungan dengan HAM memang sensitif dan sulit untuk menemui jalan tengahnya. Sandyawan mewakili tim relawan menginginkan media massa yang memintainya keterangan berkaitan dengan persoalan-persoalan masa lalu harus mengungkapnya secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Bukannya dijadikan alat oleh pemilik media untuk kepentingannya sendiri terutama menjelang pemilihan umum, karena beberapa pemilik media faktanya memiliki afiliasi dengan dengan partai politik. Begitulah pesannya sebagai aktivis kemanusiaan yang tidak memiliki kepentingan politik apapun selain membantu masyarakat sipil yang membutuhkan pertolongan.

Mesin operasi kekerasan politik tragedi Mei ’98 masih ada. Operator memang bisa mati lalu berganti, namun tidak dengan mesinnya. Maka tidak heran jika potensi-potensi konflik bisa dimanipulasi dan bisa meledak sewaktu-waktu. Potensi-potensi konflik seperti perbedaan agama, budaya dan ras bukanlah menjadi sebab utama. Namun, isu-isu yang bersinggungan dengan agama dan ras dapat digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai pemicu terjadinya konflik.

Kerusuhan Mei 1998. (Foto: Dok. Deutsche Presse-Agentur)

Politisi semakin ke sini menjadi semakin ngawur. Mereka bersembunyi di balik topeng. Mereka membuat politik tawar-menawar ketika ada kepentingan di dalamnya. Politikus sibuk berbicara di depan publik tapi nol pijakannya di dalam masyarakat. Ini berkaitan erat dengan reformasi. Bahwa reformasi bisa dikatakan gagal jika ada sebuah evaluasi besar-besaran.

Sebuah usaha dan jerih payah dari para pejuang reformasi yang harus dibayar dengan nyawa nyatanya tidak seutuhnya menuai hasil baik. Banyak orang-orang yang berjuang mati-matian di lapangan demi lengsernya Orde Baru terabaikan dan tidak pernah diperdengarkan namanya sebagai pejuang. Justru orang yang dielu-elukan karena pidato dan retorikanya diangkat menjadi pahlawan reformasi. Mereka yang kini punya jabatan memegang erat kursinya tanpa peduli siapa rakyatnya. Pura-pura melupakan masa lalu demi misi pribadinya.

Secara demokrasi, memang benar kebebasan berpendapat dan berorganisasi adalah buah dari reformasi. Namun secara sistem negara telah terjebak dalam politik artifisial. Perebutan kekuasaan dan jabatan menjadi tujuan yang salah dari politik berkeadilan sosial. Kegagalan reformasi terjadi sebab kemerdekaannya diambil dan dibajak oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Perjuangan atas kemerdekaan hak hidup masyarakat seakan tertutup oleh ambisi elite pemerintah. Tidak ada yang benar-benar memperjuangkan masyarakat layaknya perjuangan mereka melengserkan Soeharto dan menjemput reformasi. Banyak tokoh-tokoh mahasiswa pejuang reformasi sudah lupa diri karena kepentingan pribadi dan golongan lebih menjadi prioritas.

Tim relawan dengan berbagai macam tantangan dan ancaman berusaha menginvestigasi tragedi Mei ‘98. TRK bersama TGPF saling bekerja sama dalam menolong korban dan mengumpulkan data-data perkara yang ada. Teror dan ancaman tak jarang mereka terima dari orang-orang tak dikenal. Berkali-kali percobaan untuk melakukan pembunuhan terhadap para relawan dilakukan. Namun sekali lagi, ini tidak pernah menghentikan tekad tim relawan untuk membantu korban dan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan demi terungkapnya kebenaran.

Sandyawan menjadi salah satu relawan yang cukup dekat relasinya dengan mendiang Munir Said Thalib. Sebagai kawan, seorang Munir mengkhawatirkan keselamatan Sandyawan sebagai seorang aktivis kemanusiaan yang cukup berani menampakkan diri di depan publik.

Namun kekhawatiran Munir justru berbanding terbalik dengan kejadian yang menimpanya pada September 2004 bahwa Munir ditemukan tewas karena keracunan. “Pertama karena saya bukan seorang Muslim, kedua tidak ada backing apa-apa, posisi saya lemah. Eh malah Munir dibunuh duluan,” tutur Sandyawan.

Perjuangan tim relawan menolong korban kemanusiaan kala Orde Baru berkuasa memang tidak nampak di mata masyarakat awam. Hanya orang-orang tertentu saja selain para mahasiswa yang akhirnya dijadikan sebagai tokoh pejuang lahirnya reformasi.

Padahal di baliknya masih banyak orang-orang yang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk membela masyarakat sipil yang tertindas dan menjadi korban rezim bertangan besi. Tak kunjung lelahnya uluran tangan yang mereka berikan bagi para korban. Luka bakar, darah dan jenasah menjadi pemandangan yang sudah tak asing lagi bagi tim relawan.