Reportase March 25, 2017

Toleransi dari Berbagai Persimpangan

“Adaptasi itu perlu, menyesuaikan diri adalah salah satu jalan supaya diterima.”

Pagi itu, saat beberapa orang sedang sibuk bekerja, kami berkunjung untuk mencari informasi. Penyegelan GPDI (Gereja Pantekosta di Indonesia) dan keberadaan Pendeta gereja tersebut yaitu Nico Lomboan menjadi perhatian utama kami. Peristiwa ini sebenarnya sudah ramai sejak lima sampai enam tahun belakangan, namun hingga sekarang tidak ada tanda-tanda kejelasan dan gereja tetap dibiarkan tersegel tanpa ada tindak lanjutnya. Awal pencarian informasi ini bermula jauh dari wilayah gereja, di sebuah kantor pemerintahan tempat narasumber pertama kami bekerja.

Bangunan yang didominasi warna hijau itu berdiri di Jl. Sukonandi No. 8 Yogyakarta. Lengkap dengan Bendera Merah Putih yang berkibar di depannya, dan sebuah logo menempel sebagai penanda bangunan tersebut. Di dalamnya tertulis Kementrian Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana kami bertemu dengan seseorang yang tergolong penting dalam salah satu bagian kepengurusan Kantor. Petrus Marija, yang merupakan Pembimbing Masyarakat Kristen, menyempatkan untuk berbincang dengan kami.

“Soalnya kita hubungi juga nggak bisa, saya tahunya dulu ya tinggal di bekas gereja yang sekarang disegel itu, soalnya kalau pindah itu yang tahu ya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) sana,” kata Petrus Marija saat ditanya soal keberadaan Pendeta Nico. Orang yang sering disapa Petrus ini menjelaskan bahwa saat kejadian penyegelan pun Pendeta Nico sedang tidak berada di lokasi kejadian.

Kantor Wilayah Kementrian Agama masih dibalut kesibukan pagi itu, beberapa orang fokus mengerjakan kewajibannya. Tidak lepas dari itu semua, Petrus tetap melanjutkan perbincangan dengan kami, kali ini mengenai alasan mengapa gereja tersebut disegel. Menurutnya, penyegelan memang tidak lepas dari masalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang belum kelar, tetapi tidak hanya itu, bangunan yang direnovasi secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan warga dan mengganggu lokasi makam, karena letak gereja sendiri yang berdekatan dengan makam milik warga.

“Jogja ini banyak kawan-kawan kita yang mungkin tidak tahu daerah, dan itu kan mungkin belum punya IMB itu aja, kemudian dibangun itu, mungkin ya secara prosedural Pak Nico di sisi itu ya belum pas, tapi mungkin ya Pak Nico waktu mengurus itu juga khawatir juga, waktu mengurus bisa saja tidak dapat izin, mungkin begitu,” ujar Petrus. Perbincangan kami dilanjutkan dengan masalah perizinan dan hak untuk beribadah, di bagian ini Petrus mengatakan bahwa memang ada dua pemikiran yang berbeda dan terkadang muncul kesalahan komunikasi. Di sisi lain pihak gereja menginginkan haknya untuk beribadah namun juga perlu IMB dengan berbagai prosesnya.

Bangunan grereja yang disegel, tampak luar. (Gregorius Bramantyo)
Bangunan grereja yang disegel, tampak luar. (Gregorius Bramantyo)

Hari mulai siang, namun perbincangan kami belum usai, kali ini soal siapa yang memprovokasi dan siapa sebenarnya yang berwenang untuk menutup rumah ibadah. Gabungan massa saat itu ramai menyelimuti sekitaran gereja, tidak diketahui kelompok mana tetapi menuntut agar gereja tersebut ditutup. Pihak yang paling mengetahui sebenarnya adalah kepolisian, tetapi pada saat itu berada dalam posisi yang kurang kuat dalam menghadapi massa. “Mungkin memang misalnya kalau saya tidak suka dengan orang lain gitu secara personal atau kelompok terus saya merobohkan, seperti sebenarnya yang bukan hak kita, tapi adalah pemerintah, tapi selama ini kan seperti itu yang terjadi. Itu daerah mayoritas biasanya,” ujarnya mengakhiri percakapan kami.

Tidak ada yang berubah dari pagi hingga siang hari, Kantor Wilayah Kementrian Agama tetap seperti semula, diselimuti dengan kesibukan kantor oleh para pegawainya. Siang itu mengakhiri pencarian informasi kami, Petrus Marija menyarankan agar kami datang ke FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) karena masalah tersebut masuk ke dalam jangkauannya dan untuk mengetahui duduk permasalahannya.

“Jika ingin mengusut permasalahan ini menurut bapak isu ini sudah expired, kenapa dimunculkan padahal ada yang lebih up to date dan menarik.”

Perjalanan kami belum berakhir, kali ini pertemuan dengan Pendeta Agus Haryanto menjadi penyambung atas rasa penasaran yang masih menyelimuti. Pendeta Agus Haryanto adalah perwakilan dari umat Kristen untuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). FKUB merupakan wadah yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah bersama Kementrian Agama. Keberadaan bagi kepengurusan FKUB di daerah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota setempat.

Sejak dari awal, perbincangan dengan Pendeta Agus menjadi sangat menarik dan penuh antusiasme. Secara maju-mundur Pendeta Agus menceritakan ulang apa yang terjadi dengan GPDI Pangukan selama beberapa tahun belakangan. Beberapa alasan yang diungkapkan dari pendekatannya kepada masyarakat (Pangukan) memang kadang tidak terlalu masuk di akal. Selain memang tidak adanya IMB bagi GPDI Pangkuan, Pendeta Nico dituduh telah mengambil lahan bagi tempat peletakan keranda mayat yang terdapat di makam persis di utara gereja.

“Saya investigator-nya FKUB Sleman, saya tahu betul. Saya juga wawancara masyarakat setempat, bertemu kepala dusun, RT dan RW,” ujar Pendeta Agus. Pendeta Nico membeli tanah untuk pembangunan gereja dan di sebelah utaranya memang benar ada tempat untuk peletakan keranda mayat. “Namun setelah kita ke sana, sakjane yo ora (padahal ya tidak),” ungkap Pendeta Agus. Faktor yang memang dicari dan ketemu memang gedung gereja itu belum mengantongi izin bangunan. Memang benar bahwa pembangunan rumah ibadah selayaknya memiliki IMB terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan. Yang jadi permasalahan kali ini karena gereja itu sudah dibangun terlebih dahulu sebelum adanya izin dari Pemda dan Bupati. Di samping itu semua, barangkali memang ada komunikasi yang kurang harmonis antara Pendeta Nico dengan lingkungan, khususnya dengan tokoh agama setempat. Tokoh agama di Dusun Pangukan adalah seorang Kyai yang bernama Turmudi.

“Memang benar kalau Pendeta Nico menyekolahkan anak-anak di situ, dia memfasilitasi anak-anak di situ yang kemudian oleh warga ditangkap sebagai upaya kristenisasi. Tentang memberi bantuan kepada anak-anak memang iya, tapi tentang kegiatan melibatkan anak-anak di gereja itu yang memang perlu dibuktikan.”

Semua memerlukan komunikasi yang terjalin dengan baik. Dari komunikasi yang baik, antara kedua belah pihak, kesalahpahaman kecil seharusnya tidak akan terjadi. Tidak lantas menyalahkan, namun perbedaan latar belakang budaya menjadi salah satu penghambatnya. Dalam konteks ini, FKUB berusaha menjadi jembatan. Namun tampaknya sampai pada titik terakhir, pertemuan antara Pendeta Nico dengan tokoh agama setempat belum sampai pada titik yang diharapkan.

Gelas berisikan teh manis yang awalnya penuh kini telah berkurang separuhnya, perbincangan pun masih terus berlanjut. Pendeta Agus tak habis bercerita mengenai pengalamannya di FKUB menangani konflik-konflik pendirian rumah ibadah senada dengan GPDI Pangukan. Pada akhirnya memberikan penilaian bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi dengan GPDI Pangukan hanya perihal komunikasi yang kurang terjalin baik sebelum dan sesudah pembangunan gereja, terutama karena memang perihal IMB yang menjadi dasar permasalahannya.

Pendeta Agus yang telah berulang kali turun ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat setempat menceritakan bahwa sebenarnya masyarakat tidak mempermasalahkan adanya pembangunan gereja. “Awalnya memang sikap warga tidak seperti itu, itu sebenarnya sudah lebih kepada langkah-langkah berikutnya yang sampai ke DPRD dan berujung penyegelan gereja,” ujar Pendeta Agus. Sampai kepada penyerangan yang dilakukan sekelompok massa terhadap gereja yang sangat disesalkan oleh masyarakat setempat. Dikarenakan akses informasi yang begitu mudah, sehingga konflik ini sampai kepada turut campurnya pihak luar yang berusaha menjadi pahlawan kesiangan. “Waktu itu saya bertemu dengan Pak Bupati (Sri Purnomo), beliau ada di tempat saat kejadian itu berlangsung. Waktu itu polisi ada banyak sekali, keterangan yang saya dengar tidak segera mengambil langkah-langkah. Aparat ada lebih banyak bila dibandingkan dengan massa. Jadi kalau ada komentar tentang adanya pembiaran, ya mungkin itu yang dimaksud oleh khalayak. Saya ingat ada beberapa teman-teman intelejen yang menghalangi, tapi aparat tidak memiliki upaya-upaya untuk menghalau. Itu yang saya tangkap di lapangan”, tutur Pendeta Agus.

Penasaran atas sikap Pemerintah Daerah terhadap peristiwa ini, obrolan beralih berkenaan dengan sikap yang diambil oleh Pemda Sleman yang berujung penyegelan gereja. Pemda dasarnya adalah yuridis formal, lebih melihat dari sisi formalitas mengenai ada dan tidaknya izin atas pembangunan gereja. FKUB selayaknya forum sudah mencoba untuk mengomunikasikan duduk permasalahannya supaya dapat nyambung. Namun kemudian desakan-desakan yang muncul (massa-red) cukup kuat, yang akhirnya membuat Pemda Sleman mengambil langkah berdasarkan asas yuridis formal. Sikap Pemda berujung pada keputusan penyegelan gereja dengan alasan utama tidak adanya IMB.

“Bahkan bisa sudah jadi bangunannya, mengurus izin setelahnya juga bisa. Buktinya ada masjid di Sleman sudah jadi bangunannya, verifikasi, kami lihat semua sudah tidak ada masalah, ya sudah kami izinkan dan kami rekomendasikan kemudian pemerintah memberikan izin.”

Pemda Sleman waktu itu menangkap apa yang disampaikan oleh FKUB, tapi kemudian jawabannya lebih mengacu sebagaimana aturan yang seharusnya berlaku berkaitan dengan perizinan. Sampai pada saatnya Pendeta Nico dituduh melakukan pelanggaran Peraturan Daerah karena masih mencoba untuk melakukan ibadah di GPDI Pangukan. Ibadah dianggap melanggar karena ditilik dari fisiknya (gedung-red) tidak memiliki IMB.

Ada syarat yang harus ditempuh bila ingin mendapat IMB bagi GPDI Pangukan, yaitu harus ada dukungan dari masyarakat setempat karena harus ada sejumlah 60 pendukung dan 90 jemaat. Porsi untuk jemaat tidak menjadi persoalan, karena jumlah jemaat GPDI Pangukan ada lebih dari 90 kepala. Namun sangat disayangkan untuk dukungan dari masyarakat yang tidak terpenuhi. Berbagai macam bentuk komunikasi sudah dilakukan oleh FKUB, namun pada akhirnya keputusan memang berada di tangan Pemda Sleman dan keputusan Bupati.

Sampai pada percakapan saat ini, informasi mengenai alamat terkini Pendeta Nico masih simpang siur. Nomor ponsel dari berbagai sumber pun tak kunjung memberikan harapan sebagai jalan untuk bertemu dan berbincang-bincang. Jauh sebelum adanya GPDI Pangukan, Pendeta Nico sudah beberapa kali berpindah tempat ibadah, karena sebelum di GPDI Pangukan sempat mengalami peristiwa yang sama.

Memperbincangkan izin bangunan atas rumah ibadah tampaknya belum menemui jalan tengah, terutama bagi kaum minoritas. Peraturan memang dibuat sebagai sarana penertiban. Namun bukan berarti peraturan menjadi penghambat atas hak-hak yang seharusnya didapatkan. Aturan dibuat untuk masyarakat. Jadi seharusnya semua bisa tergantung kepada masyarakat. Kalau masyarakat tidak merasa keberatan mengapa masih perlu menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Namun, akhirnya semua tampak terkesan kembali pada pola mayoritas-minoritas. Seolah-olah jalan terbuka lebar dan mudah bagi mereka mayoritas, sedangkan bagi mereka minoritas hambatan-hambatan selalu saja ada.

Bangunan gereja yang disegel, tampak dalam. (Gregorius Bramantyo)
Bangunan gereja yang disegel, tampak dalam. (Gregorius Bramantyo)

Tokoh agama menjadi panutan bagi masyarakat di Indonesia. Eksistensi tokoh agama di mata masyarakat sudah tidak perlu diragukan lagi. Dianggap sebagai orang yang lebih paham dan menguasai ajaran agama tertentu, kadang menjadi kesalahan besar bila masyarakat tidak obyektif dan tidak melakukan filterisasi terhadap apa yang diajarkan oleh seorang tokoh agama. Oleh karena perkembangan zaman dan bertambahnya masyarakat dengan intelektual yang semakin ke depan, kekritisan umat manusia pun mulai terbangun. Namun tidak lantas membuat seseorang menjadi bersifat angkuh dan mengurangi rasa hormat terhadap seorang tokoh agama.

Meskipun penurunan rasa hormat kepada seorang tokoh agama memiliki cabang alasan. Bisa jadi karena pemahaman masyarakat akan agama yang sudah mulai tergerus, atau bahkan bisa dari sisi sang tokoh agama yang memiliki tingkah laku bertolak belakang dengan ajaran-ajarannya dan tidak jarang dijumpai pula melakukan provokasi yang menimbulkan konflik. Kadang kala seorang tokoh agama tidak mencerminkan diri sebagai orang yang pantas dijadikan sebagai panutan. Jadi alangkah baiknya jika masyarakat tidak sembarangan menokohkan salah seorang figur, jika dirasa tidak memenuhi karakter-karakter yang seharusnya wajib dimiliki oleh seorang tokoh.

“Kalau saya melihat justru tokoh-tokoh agama menjadi seseorang yang cukup penting untuk dapat memengaruhi masyarakat,” ujar Pendeta Agus.

Sekarang, pupuk yang diperlukan bagi tanaman bernama pluralisme adalah toleransi. Agak sukar memang untuk sadar akan adanya perbedaan di tempat yang beragam, namun apa salahnya kita menebar bibitnya mulai dari diri kita masing-masing. Minimal diri kita sendiri memiliki pikiran bahwa “berbeda itu biasa”, lalu biarkan perbedaan ini terus mengalir tanpa berbenturan satu sama lainnya.

Seperti mencari jarum ditumpukan jerami, keberadaan Pendeta Nico belum juga menghasilkan titik terang. Perjalanan kami masih panjang, kali ini kami mendatangi petinggi dari Desa Pangukan. Surat sudah kami layangkan kepada Ketua RT setempat. Satu hari setelahnya kami mendatangi rumah Temu selaku yang berwenang dalam lingkup bertetangga. Seorang pria tua mendatangi kami dari balik dinginnya malam itu. “Cari siapa mas? Ini yang kemarin mengantar surat ya?” sapa Temu kepada kami. Dengan ramah selayaknya menyambut tamu, Temu mengajak kami masuk ke dalam rumahnya.

Seperti biasa, kami menjelaskan apa yang menjadi maksud dan tujuan kami. Berharap Temu merupakan akhir dari perjalanan kami dan menyalakan lampu kebenaran. Percakapan kami mulai dengan meminta keterangan akan Gereja, seperti pada narasumber sebelumnya. “Oh, sebenarnya itu hanya masalah izinnya saja, tahun 1995 itu kan tempat tinggal biasa dan untuk peribadatan dan nggak ada masalah, sebenarnya tuntutnya masyarakat kan ya cari izin, kalau sudah ada izinnya ya nggak dipermasalahkan,” jelas Temu. Kembali lagi pada masalah perizinan dan dasar formal bagi sebuah pendirian bangunan. Masalah komunikasi juga kembali dimunculkan dalam perbincangan ini, kurangnya komunikasi akan renovasi yang dilakukan pihak gereja kepada warga setempat seolah kata yang selalu menempel di telinga kami. Namun ada yang berbeda, yaitu tingkat sosial Pendeta Nico dalam kacamata Temu selaku Ketua RT adalah pribadi yang guyub layaknya orang-orang di perkampungan seperti ikut kumpulan RT, ronda malam, dan sebagainya.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Temu dahulunya Pemda Sleman akan memfasilitasi tempat ibadah baru, akan tetapi hingga sekarang belum ada realisasinya. Temu sendiri ibaratnya sudah naik-turun gunung untuk memediasi antara pihak gereja dan yang bersengketa tetapi tidak ada titik temunya. “Ya, dari pihak sini sudah koordinasi, apalagi dari warga kok sudah gak diindahkan, koordinasi tapi ya tidak membuahkan hasil,” katanya.

Sebelum protes atas gereja terjadi, Pendeta Nico sedang melakukan ibadah bersama jemaatnya. Beberapa hari sebelumnya, menurut penuturan Temu telah ada perundingan bahwa tempat itu tidak akan dijadikan sebagai tempat ibadah lagi, namun hanya sebagai rumah tinggal. Karena merasa diingkari janji, cerita berujung pada pengaduan ke pihak yang berwajib. “Waktu itu terakhir ya ibadah pagi terus dijaga orang jamaahnya situ, tapi dari daerah luar, itu terus nggak keluar, ya kita marah karena nggak mau keluar, ya itu menyalahi kesepakatan gitu,” tegasnya kepada kami. Saat ini, kelanjutan proses dari Pemda Sleman tak kunjung usai. Bahkan, menurut keterangan dari Temu pernah ada surat dari Pendeta Nico yang berisikan keinginannya menempati kembali tempat tersebut sebagai rumah tinggal, tetapi jika melihat dari prosedur harus ada persetujuan dari pemerintah desa dan itu sama sekali belum ada.

Semakin larut, kami serasa ingin menyelam lebih dalam lagi, kali ini soal massa yang terlibat saat terjadi protes penutupan gereja. Menurut Temu, massa bukan dari masyarakat setempat, namun sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi tertentu turut ambil bagian dalam masalah ini. Sempat membuat kemacetan dan sampai ke jalan saat keramaian itu terjadi, bahkan Sri Purnomo selaku Bupati Sleman sempat datang ke tempat kejadian. Sampai sekarang pun, Temu tidak mengetahui keberadaan Pendeta Nico secara jelas. “Kalau saya pengennya ya antara orang Islam dan Non-Islam itu ya selalu berbuat untuk rukun gitu, waktu kumpulan itu ya ada kejadian itu, ya pas di Majelis saya bilang jangan berbuat anarki, tapi kok ya malah kayak gitu kejadiannya,” ujar Temu sekaligus mengakhiri kunjungan kami malam itu.

Rasa penasaran masih menghantui, keraguan perlu mendapat jawaban. Ketidakpuasan adalah alasan kami masih tetap berjalan. Pertemuan dengan Ketua RW 10 Dusun Pangukan semoga memberikan rasa lega pada keraguan itu. Semua dilakukan atas rekomendasi Temu.

Malam itu, begitu mudah untuk bertemu dengan Purwanto selaku Ketua RW 10 Dusun Pangukan. Niat baik disambut dengan baik pula. Tak perlu banyak basa-basi atas maksud dan tujuan kedatangan kami ke Dusun Pangukan. Purwanto mengungkapkan dengan lugas bahwa kejadian di GPDI Pangukan sama sekali tidak berkaitan dengan unsur SARA. Adalah soal izin bangunan yang menjadikan GPDI Pangukan menjadi terbungkus dengan lembaran-lembaran pelat seng.

Proses penyegelan gereja dilakukan Pemda bukan tanpa alasan. Yuridis formal adalah alasan Pemda melakukan penyegelan terhadap GPDI Pangukan. Tidak adanya izin bangunan menjadi hal mendasar yang sampai sekarang dipermasalahkan. Tak ada jalinan komunikasi yang harmonis merupakan faktor berikutnya sebelum akhirnya membuat masyarakat setempat merasa tidak diakui keberadaannya. “Contohnya begini, bangunan itu kan dekat makam dan suatu waktu ada orang meninggal, dia menggunakan bangunan itu dengan caranya mereka, tapi apakah ia memperhatikan bahwa di dekat saya sedang ada orang meninggal? Itu menjadi suatu kontradiksi antara warga dengan bangunan itu”, tutur Purwanto.

Semua menjadi salah kaprah ketika tidak ada komunikasi. Faktor utama untuk menjalin sebuah hubungan supaya tidak ada kesalahpahaman. Purwanto pun mengakui hanya bentuk fisik dari bangunan gereja yang mengganggu lingkungan. Di samping itu proses renovasi dari gedung biasa menjadi gedung berbentuk gereja tidak dikomunikasikan baik dengan masyarakat setempat. Seperti tidak dianggap dan merasa geram, akhirnya masyarakat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Berproses lantas ditelusuri, memiliki izin dan mengganggu lingkungan atau tidak. Hingga ditemukan permasalahannya dan dengan berbagai pertimbangan, GPDI Pangukan resmi disegel oleh Pemda Sleman karena tidak memiliki izin bangunan.

Purwanto yang sudah lama menjabat sebagai Ketua RW menyayangkan bila ada pendatang baru yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Penyesuaian budaya dengan lingkungan dan masyarakat setempat adalah kunci supaya seseorang bisa diterima. Kejadian semacam ini juga sering dialami oleh pendatang baru yang tinggal di Dusun Pangukan. Tidak hanya seperti Pendeta Nico yang datang dengan kepercayaannya akan Kristen, tetapi orang-orang yang memiliki kesamaan kepercayaan dengan mayoritas warga ketika tidak beradaptasi akan sama pula nasibnya. Walaupun ini tidak melulu soal agama atau kepercayaan, akan tetapi menyoal seseorang dengan adat dan kebiasaannya yang tinggal dan menetap di lingkungan baru.

“Di sini juga banyak yang agamanya Katholik dan Kristen, tidak hanya beliau sendiri, banyak. Intinya yang baru menyesuaikan dengan yang lama, bukan yang lama menyesuaikan dengan yang baru, siapa saja.”

Kabar terbaru yang sempat diberikan oleh Purwanto bahwa Pendeta Nico sempat melayangkan surat yang berisikan permohonan untuk dapat kembali menempati rumah tinggalnya. Rencana itu disambut baik oleh Purwanto, “ya silahkan pulang, itu kan yang nyegel bukan RT, bukan RW, kalau saya sih silahkan pulang kalau prosesnya sudah selesai, saya nggak punya kewenangan untuk tidak mengizinkan, tapi karena tempatnya disegel lapor saja pada yang nyegel”, tuturnya.

Percakapan dengan Purwanto hampir sampai pada titiknya. Namun pada titik ini juga belum dapat ditemukan di mana keberadaan Pendeta Nico Lomboan. GPDI Pangukan hanya tinggal kenangan. Beradaptasilah supaya mudah diterima, menjalin komunikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan menganggap mayoritas memiliki kuasa atas minoritas di negara Pancasila. Berbeda itu biasa, sama belum tentu sejalan.