Reportase September 30, 2020

Upaya Penghayat Kepercayaan Melawan Stigma Buruk dan Diskriminasi

Penghayat kepercayaan di Indonesia telah menjadi kelompok marjinal atau kelompok pinggiran sejak lama. Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.97 tahun 2016 berbagai macam diskriminasi diterima oleh penghayat kepercayaan, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Sering kali mereka dianggap sebagai ajaran sesat bahkan tidak dapat mengakses hak-hak dasar yang mereka miliki sebagai warga negara.

Pada tahun 2012 misalnya salah satu anggota kelompok penghayat kepercayaan Sapta Darma bernama Carlim yang ada di Kabupaten Brebes pernah mengalami diskriminasi saat akan mengurus pernikahan putrinya hanya karena kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicoret. Setelah putrinya mengubah status agamanya sesuai yang diakui negara, pernikahan baru dapat dilangsungkan. 

Kerabat Carlim yang meninggal bahkan tidak diperbolehkan dimakamkan di pemakaman umum. Keluarga pun akhirnya memutuskan jenazah dimakamkan di halaman rumah.

Kondisi ini bukan cuma terjadi pada kelompok Sapta Darma, kelompok penghayat kepercayaan Parmalin di Sumatera Utara juga mengalaminya. Mereka dipaksa memilih salah satu agama yang diakui oleh kepala lingkungan saat mengurus KTP atau Kartu Keluarga (KK), mereka juga kesulitan mendapat pekerjaan, dan terpaksa keluar dari sekolah karena tidak diizinkan mengikuti ibadah di hari Sabtu.

Di Semarang pada tahun 2016, seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Zulfa Nur Rahman, tidak naik kelas karena menolak mengikuti pelajaran agama Islam. 

Saat duduk di bangku kelas X dan XI, Zulfa mengisi identitas agamanya sebagai penganut agama Islam. Ketika akan naik ke kelas XII, Zulfa tidak lagi mencantumkan identitas agamanya sebagai penganut agama Islam, sebab ia adalah seorang penghayat. Ia pun tidak bersedia mengikuti pelajaran agama terutama saat praktik. Hasilnya, ia pun tak naik kelas.

Sementara itu kakaknya yang juga bersekolah di tempat yang sama berhasil lulus dengan baik karena bersedia mengikuti pelajaran agama Islam baik teori ataupun praktik.

Meski mengalami diskriminasi dan menerima perlakuan yang tidak baik dari masyarakat ataupun pemerintah, para penghayat kepercayaan tidak membalasnya. Mereka justru melakukan hal-hal baik untuk menghapus stigma negatif yang ada. Hal inilah yang dilakukan oleh kelompok penghayat kepercayaan Sapta Darma di Yogyakarta.

Sapta Darma Yogyakarta beberapa kali melakukan dialog dengan tujuan semakin banyak orang mengetahui tentang kepercayaan Sapta Darma sehingga melunturkan stigma negatif yang ada. Salah satunya dilakukan oleh Widi Handayani, seorang mahasiswi yang memilih mempraktikkan ajaran kepercayaannya untuk melawan stigma itu.

“Soalnya kan kita berpedoman sama Wewarah Tujuh yang intinya juga mencakup hubungan dengan makhluk lain, termasuk yang berbeda keyakinan juga. Jadi dengan mengamalkan Wewarah Tujuh, harapannya stigma itu hilang,” ujar Widi Handayani.

Widi juga menceritakan pengalamannya mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama di kampus tempat ia menempuh studi Pascasarjana Kajian Bahasa Inggris saat ini. 

“Dulu ada presentasi kelompok gitu, diacak dan harus presentasi satu agama. Waktu itu kelompok saya kebagian tentang traditional religion dan bahas Sapta Darma. Ternyata banyak yang belum tahu dan teman-teman sangat antusias,” katanya. 

Menurut Widi, dia belum pernah bersinggungan dengan diskriminasi secara pribadi, namun dia tetap menyadari adanya stigma negatif bagi penghayat kepercayaan. 

“Kalau dari aku sendiri ya berusaha berbaur dengan lingkungan, berteman dengan banyak orang, nggak jadi eksklusif gitu, terbuka lah. Kalau ada yang tanya soal kepercayaanku, aku jawab, aku jelasin dan aku kasih referensi. Karena ya Wewarah Tujuh itu tadi.”

Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Banyumas juga ikut melakukan hal baik untuk menghapus stigma. MLKI Banyumas kerap melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan eksistensi kelompoknya pada kelompok lain atau instansi pemerintah. Mereka juga memberikan fasilitas pendidikan bagi penghayat. 

“Kita fasilitasi pendidikan putra-putri penghayat sejak tahun 2017 di tingkat SD, SLTP, sampai SLTA. Terbaru tahun 2020 kemarin ada mahasiswa di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang juga seorang penghayat kepercayaan.” ujar Amar Kuliatu Zahro sebagai Koordinator MLKI Banyumas.

MLKI Banyumas berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas setelah terbitnya Permendikbud No.27 tahun 2016. (Dokumen Pribadi)

Tak hanya memfasilitasi di bidang pendidikan, MLKI Banyumas bekerja sama dengan kepala bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk memfasilitasi perubahan data bagi penghayat kepercayaan. “Ini kita melakukan upaya mulai dari pendataan, sosialisasi, dan kita melakukan perubahan data sesuai keputusan MK waktu itu.”

Penyerahan berkas kependudukan penghayat yang prosesnya dibantu MLKI Banyumas setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.97 tahun 2016. (Dokumen Pribadi)

Selain MLKI Banyumas, kelompok penghayat kepercayaan Marapu juga ikut melakukan praktik baik. Mantan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur, Khristofel Praing, menuturkan jika permasalahan aliran kepercayaan di Indonesia cukup krusial. “Harus ada upaya sistematis dari penghayat dan pihak yang punya keberpihakan, harus terus menyuarakan.” Marapu sebagai salah satu kelompok penghayat kepercayaan turut terlibat dalam proses keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.97 tahun 2016.

“Perlakuan hukum yang diberikan kepada seluruh warga negara berupa regulasi itu harus mampu menjamin segenap anggota masyarakat bangsa untuk dilindungi sama,” ujar Dian Jeannie Cahyawati selaku ketua PUANHAYATI. 

Dian menuturkan, salah satu kemajuan bagi kelompok penghayat adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2007 yang mengizinkan perkawinan penghayat kepercayaan dan sudah dilakukan oleh beberapa komunitas tanpa mengalami masalah. “Kemajuan ini merupakan upaya bersama dari kekuatan teman-teman penghayat, teman-teman pendamping, juga stakeholder dalam lembaga negara.”

Peta persebaran kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. (Dokumen Pribadi)

Keluarnya Permendikbud No.27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan menjadi kesempatan besar bagi kelompok penghayat untuk mengembalikan eksistensi kelompok penghayat. “Ini merupakan ruang strategis bagi penghayat kepercayaan untuk mengembalikan kembali dan melakukan kaderisasi dalam ruang pendidikan anak-anak yang sudah bisa diakses di sekolahan hari ini.”

Penerbitan peraturan atau undang-undang bukan satu-satunya hal yang dilakukan pemerintah dalam mengupayakan hak-hak kelompok penghayat. Di daerah Salamrejo, Kulonprogo, Yogyakarta, kepala desa berfokus untuk melakukan sosialisasi atau edukasi pada masyarakat secara tatap muka tanpa membeda-bedakan. 

“Apapun permasalahannya, ini selalu dirembug untuk mencari solusi yang terbaik,” ujar Dani Pristiawan, kepala desa Salamrejo. “Karena sudah terbiasa dengan gaya kehidupan saat ini, ya saya melakukan komunikasi seperti ini menjadi sebuah kewajaran.”

Meskipun masih harus terus berjuang ditengah modernisasi yang terus melaju, melawan stigma yang masih ada di beberapa masyarakat, kini sedikit demi sedikit, kelompok penghayat mulai mendapatkan hak dan kesetaraan yang seharusnya mereka miliki sejak awal. Sejatinya penghayat kepercayaan lahir dari kearifan lokal yang mengadopsi dan berakulturasi dengan budaya dan nilai luhur bangsa. Sejatinya, kepercayaan memang tetap berada di hati masing-masing.