Reportase September 16, 2019

Wangsit dari Cileuleuy, Ikhtiar di Jalur Damai

Sejak Nusantara terbentuk dan berpenghuni berabad-abad silam, para penghayat kepercayaan Budi Daya di Kampung Cicalung, Lembang, Jawa Barat, meyakini nenek moyang mereka yang mendiami tatar Sunda telah mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Esa.

Keyakinan tersebut bisa dilacak dalam penyebutan Tuhan melalui penggunaan bahasa Sunda kuno dari era pra-Hindu, sebelum dipengaruhi bahasa Sanskerta, Arab, dan bahasa-bahasa asing lainnya.

Beberapa sebutan untuk Sang Pencipta adalah Hyang (Tuhan, yang diagungkan), Hyang Manon (Yang Maha Tunggal), Sang Hyang Kersa (Yang Maha Kuasa), dan Si Ijunajati Nistemen (Maha Pencipta).

Karenanya, Engkus Ruswana (62) selaku Ketua Organisasi Penghayat Budi Daya menolak tegas jika mereka dianggap sebagai penganut animisme dan dinamisme.

“Istilah itu sebenarnya didengungkan oleh para antropolog Barat untuk melecehkan agama nenek moyang kita. Karena mereka tidak memahami upacara ritual yang dilakukan, dipikirnya itu upacara menyembah roh halus dan kekuatan gaib,” kata Engkus.

Potret Mei Kartawinata yang menerima Dasa Wasita atau 10 Wangsit. Kejadian turunnya wangsit berlangsung di tepi Sungai Cileuleuy, Kampung Cimerta, Subang, pada 17 September 1927.

Keyakinan yang sempat terkikis dan menghilang tersebut kemudian diwartakan kembali oleh Mei Kartawinata setelah menerima Dasa Wasita atau 10 Wangsit. Kejadian turunnya wangsit berlangsung di tepi Sungai Cileuleuy, Kampung Cimerta, Subang, pada 17 September 1927.

Mei Kartawinata (1 Mei 1897-11 Februari 1967) menyebut hasil penggaliannya terhadap ajaran leluhur di Bumi Parahyangan dengan istilah pamendak alias temuan terhadap kepercayaan para leluhur.

Walaupun menolak disebut sebagai sinkritisme, Engkus tidak menampik jika ajaran Budi Daya banyak bersinggungan dengan budaya dan tradisi masyarakat Sunda.

Ini terlihat dari inti ajaran Budi Daya yang mengajarkan konsep cara pandang hidup orang Sunda bernama “Tri Tangtu”. Isinya tentang wawasan atau tuntunan menyangkut diri manusia sebagai makhluk pribadi, sosial bermasyarakat, dan ber-Tuhan.

Ada banyak nama yang disematkan untuk ajaran Mei Kartawinata. Di luar Aliran Kebatinan Perjalanan (AKP), Agama Perjalanan, dan Agama Buhun, orang-orang mengenalnya sebagai Agama Traju Trisna, Agama Pancasila, Agama Petrap, Agama Sunda, Ilmu Sejati, Permai, atau Jawa-Jawi Mulya.

Mereka yang hendak melecehkannya cukup menyebutnya “Agama Kuring”. Dalam bahasa Indonesia, Kuring adalah kosakata untuk “Aku” atau “Saya”. Prosekusi label “Agama Kuring” mengarah pada usaha mendiskreditkan pemeluk agama ini sebagai penganut agama semau gue.

Agama-agama leluhur orang Sunda sangat menghormati alam sebagai pusat kosmologi adat dan kepercayaan paling signifikan. Bagi para penghayat, alam semesta adalah tempat belajar dan menghayati segala keteraturan. Gunung, lembah, air, api, tanah, angin, dan segala mahluk hidup menjalankan kodratnya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia.

Karenanya, Mei Kartawinata meletakkan alam sebagai “kitab suci”. Alam adalah kumpulan tulisan Tuhan yang tidak bisa dibuat oleh manusia, berlaku universal, dapat dipelajari oleh semua makhluk tanpa membedakan usia, agama, bangsa, ras maupun gender.

Buku Pamendak Mei Kartawinata yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Asep Setia Pujanegara. Buku ini berisi hasil penggalian Mei Kartawinata terhadap ajaran leluhur di Bumi Parahyangan dan temuan terhadap kepercayaan para leluhur.

Dalam prosesnya, Mei Kartawinata mendirikan wadah untuk menampung para pengikut atau penghayat ajarannya yang namanya kerap berubah-ubah.

Pertama membentuk Perhimpunan Rakyat Indonesia Kemanusia’an sehingga ajarannya disebut Kemanusa’an. Setelah Indonesia merdeka dan bersiap melangsungkan pemilihan umum pertama, Mei ikut mendirikan Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai). Usai pelaksanaan Pemilu 1955, nama tersebut berubah menjadi Organisasi Perjalanan alias Lalampahan.

Sepeninggal Mei Kartawinata, terjadi konflik internal yang membuat anggota terpecah menjadi beberapa organisasi yang melahirkan AKP, Budi Daya, dan Aji Dipa. Tidak ada perbedaan esensial antar tiga organisasi ini karena sumber ajarannya sama.

Menurut keterangan Engkus, Budi Daya sebagai organisasi terbentuk sejak 1980. “Pada era 1950-an ketika ramai pemberontakan DI/TII, kami juga disebut Agama Buhun, Agama Pancasila, dan Agama Kuring,” imbuh Engkus.

Eden, salah satu penghayat Budi Daya yang kesehariannya bekerja sebagai petani, mengenakan pangsi hitam (pakaian adat Sunda) dan totopong (ikat kepala khas Sunda) di kebunnya.

Pertemuan saya dengan Engkus yang selalu terlihat mengenakan totopong (ikat kepala khas Sunda) berlangsung di Bale Pasewakan Waruga Jati, Kampung Cicalung, Lembang, Jawa Barat (3/3/2018).

Rute menuju kampung tersebut adalah jalan selebar tiga meter yang diwarnai tanjakan dan turunan. Sejauh mata memandang, terlihat perbukitan dan hamparan tanah yang ditanami beragam jenis sayur-sayuran, seperti terong ungu, brokoli, cabe keriting dan rawit, sawi putih, buncis, labu, timun, dan selada.

Bagi warga penghayat di Kampung Cicalung yang berjumlah 78 orang, Bale Pasewakan bukanlah rumah ibadah, tapi tempat pertemuan atau berkumpul alias ngariung dalam bahasa Sunda.

Tempat yang jadi pusat kegiatan para penghayat Budi Daya ini diresmikan pada 17 Mei 2012 oleh Bupati Bandung Barat, H. Abubakar.

Luas Bale Pasewakan 1.400 meter persegi, dan terdiri dari dua bangunan utama. Ada aula seluas 9 x 11 meter persegi, dan panggung seluas 48 meter persegi.

Selain jadi tempat mengajarkan pelajaran Budi Daya sebagai pengganti pelajaran agama di sekolah bagi siswa SD, SMP, dan SMA penghayat kepercayaan, gedung ini kerap pula menampilkan pentas kesenian, seperti degung, jaipongan, salendroan, dan wayang.

Tidak heran jika terdapat alat musik tradisional seperti gendang, gong, dan gamelan di dalam bale. Mereka yang ingin memanfaatkan bale tidak harus para penghayat Budi Daya. “Asal kegiatannya untuk kemaslahatan warga desa. Bukan kegiatan untuk politik praktis macam kampanye,” tutur Engkus.

Di kampung itu, terdapat Bale Pasewakan Rasa Jati yang usianya lebih tua karena berdiri sejak 1951. “Dulu bentuknya hanya gubuk bambu. Lama-kelamaan menjadi bangunan permanen seperti sekarang,” jelas Engkus.

Adapun kegiatan yang sering berlangsung di Bale Pasewakan, antara lain peringatan turunnya wangsit kepada Mei Kartawinata pada 17 September, tahun baru dalam sistem kalender Jawa (1 Sura), dan renungan malam 1 Juni yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila.

Seorang warga melintas di depan kompleks Bale Pasewakan Waruga Jati di Kampung Cicalung, Desa Wangun Harja, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Bale Pasewakan Waruga Jati memiliki dua bangunan utama. Sebuah aula seluas 9 x 11 meter persegi (kanan) dan panggung seluas 48 meter persegi (kiri) yang menghadap lapangan terbuka.

Menganut kepercayaan yang diyakini milik nenek moyang di negeri ini ternyata tak semudah membalik telapak tangan. Berbagai perlakuan diskriminasi dari masyarakat telah mereka rasakan. Apesnya lagi, negara turut melanggengkannya melalui berbagai peraturan yang mengikat secara yuridis, alih-alih memenuhi hak para penghayat kepercayaan sebagai sesama warga negara.

Misalnya kejadian yang dialami Asep Setia Pujanegara ketika menikahi Rela Susanti pada 23 Agustus 2001. Bersikukuh ingin melaksanakan pernikahan seturut keyakinan penghayat, pernikahan mereka tidak mengantongi Akta Pernikahan dari Kantor Catatan Sipil. Merasa haknya sebagai warga negara tidak dipenuhi, Asep mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Gugatan pasutri ini kemudian disetujui PTUN tertanggal 25 April 2002. Perkawinan yang dilangsungkan dengan cara adat Sunda itu dapat dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil (BKCS) Kabupaten Bandung.

Pun demikian, Mahkamah Agung tetap emoh bergeming. Asep bersama istri harus menunggu hingga terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hal itu membuat akta kelahiran anak pertama mereka hanya bisa mencantumkan nama ibu dan tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ayahnya. Dengan demikian, buah cinta pasangan ini dianggap sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Pada saat UU Adminduk disahkan, terjadi lagi masalah teknis dalam pelaksanaan. Nama ayah hanya ditambahkan dalam catatan pinggir yang dituliskan di bagian belakang alih-alih pembaruan akta lahir.

“Alasannya menurut saya sih tidak masuk akal. Karena masalah nomor registrasi tidak boleh ganda,” ujar Asep yang menjabat sebagai penanggung jawab pendidikan bagi warga penghayat kepercayaan Budi Daya.

Padahal menurut Engkus, nomor registrasi tak perlu diperbarui. “Cukup lembaran blangko akta kelahirannya saja yang dibuat baru dengan menambahkan nama ayah bersanding dengan ibu.”

Engkus juga pernah jadi korban diskriminasi saat ibundanya meninggal di Desa Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Warga sekitar menolak jenazah almarhumah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) karena dianggap tidak beragama.

“Kata mereka, ‘Ini khusus kuburan orang beragama, yang tidak beragama tidak boleh.’ Setelah melalui rapat desa, diputuskan jenazah harus disalatkan, baru boleh dikuburkan,” kenangnya.

Kolom agama pada kartu identitas penduduk milik penghayat yang dikosongkan.

Diskriminasi di sektor pendidikan berlangsung lebih lama lagi. Keturunan para penghayat kepercayaan dipaksa memilih pelajaran agama yang diakui negara. Regenerasi penghayat jadi terhambat karena kebanyakan anak-anak tidak mengikuti penghayat kepercayaan orang tuanya.

Siswa penghayat kepercayaan juga kerap menjadi sasaran perundungan di sekolah dalam bentuk verbal. Akibatnya siswa bersangkutan meminta pindah sekolah karena tidak tahan jadi sasaran bully.

Setelah sekian lama berjuang, mulai 2016 keluar keputusan Kemdikbud yang menyatakan bahwa murid-murid penghayat kepercayaan mendapatkan pelajaran rohani sesuai kepercayaannya.

Berhubung tidak semua sekolah memiliki guru agama dari kalangan penghayat–karena teknis dan kurikulumnya masih dibahas, beberapa siswa dikembalikan ke organisasi atau komunitas penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pelajaran keagamaan.

Asep salah satu yang mengabdikan diri sebagai guru pengajar penghayat kepercayaan. “Untuk sementara saya mengajarkan mata pelajaran untuk semua jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Pelajaran biasanya berlangsung setiap hari Minggu di Bale ini. Panduannya sudah ada. Sisanya saya gabung dengan buku-buku karya Pak Mei Kartawinata.”

Seiring dikabulkannya gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perihal Penganut Kepercayaan oleh Mahkamah Konsitusi, Engkus berharap tidak lagi ada perbedaan dan diskriminasi terhadap warga penghayat kepercayaan.

“Kita semua punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Selama ini penghayat kepercayaan selalu dianggap lebih rendah. Hak-hak pelayanan sosial untuk kami selalu terkebiri,” katanya.

Padahal, kata Engkus, jika berkaca pada sejarah, perlakuan semacam itu sebenarnya dilakukan oleh penjajah untuk merendahkan bangsa Indonesia.